Catatan Lalu Lintas

STTD 2011


Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Bagikan ke XBerbagi ke FacebookBagikan ke Pinterest
Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

Entri Populer

  • pedaftaran catar sekolah tinggi transportasi darat (STTD) tahun 2012
    Berdasarkan Pengumuman Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor : UM.007/1/24/BPSDMP-2012 Tentang Penerimaan Taruna Baru B...
  • visi misi perhubungan dirjen perhubungan darat
    Visi dan Misi  (direktorat jendral perhubungan darat) Visi Ditjen Perhubungan Darat : Menjadi organisasi pemerintah yang profes...
  • KOTA KOTA MACET DI DUNIA
    Lagi lagi macet,siapa sih yg ga sebel ma macet? -_- 1) Tokyo, Japan Meski sudah mempunyai monorel dan kereta super-cepat, penduduk Tokyo...
  • STTD 2011
  • KENAPA BISA MACET ?
    Written by b0cah    May 30, 2008 at 02:00 PM BAGI kamu yang tinggal di kota besar, seperti Jakarta, tentu pernah dan selalu mengalami kem...
  • STANDAR PELAYANAN KERETA API
    SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT Jl. Raya Setu Km.3,5 Cibuntu Cibitung Bekasi, Telp (021) 825464 Standar pelayanan minimal Merupakan ...
  • (tanpa judul)
    60 Persen Warga Bekasi Beraktivitas di Jakarta Besar   Kecil   Normal TEMPO.CO ,  Jakarta  - Pelaksana tugas Wali Kota Bekasi Rahmat...


land transport

Mengenai Saya

Unknown
Lihat profil lengkapku

kenali saya ?

  • http://facebook.com/adiosadili
  • //http://twitter/@adiospedros

Arsip Blog

  • ▼  2012 (7)
    • ▼  Mei (7)
      • pedaftaran catar sekolah tinggi transportasi darat...
      • visi misi perhubungan dirjen perhubungan darat
      • 60 Persen Warga Bekasi Beraktivitas di Jakarta ...
      • STTD 2011
      • KOTA KOTA MACET DI DUNIA
      • KENAPA BISA MACET ?
      • STANDAR PELAYANAN KERETA API

KENAIKAN BBM

HARGA BBM: Dampak kenaikan teredam pertumbuhan ekonomi

JAKARTA: Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi dinilai akan cepat diserap konsumen domestik seiring meningkatnya pendapatan per kapita dan semakin besarnya size ekonomi Indonesia. Goncangan inflasi pun cenderung moderat.

Taimur Baig, Chief Economist untuk Indonesia, India, dan Singapura Deutsche Bank , mengatakan dampak kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi akan cenderung moderat karena pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang kuat.

"Memang akan ada peningkatan inflasi, tapi ekonomi Indonesia akan dapat menyerapnya dengan cukup cepat karena kan pendapatan per kapita makin meningkat, tingkat kepercayaan konsumen juga naik," ujarnya hari ini.

Baig memperkirakan lonjakan laju inflasi tahun ini mencapai 6% pada pertengahan 2012, dan meningkat jadi 7% pada akhir tahun.

Meski menimbulkan dampak inflasi yang cukup tinggi, Baig menilai langkah pemerintah untuk meningkatkan harga BBM bersubsidi sebagai langkah yang tepat guna menjaga stabilitas makroekonomi.

"Harga BBM di Indonesia itu paling murah di antara negara lain di kawasan Asean, bahkan harga di Filipina atau Vietnam sudah 2 kali lipatnya. Lagi pula harga BBM Rp6000 per liter bukan pengalaman yang pertama," katanya.

Baig optimistis peningkatan harga jual BBM bersubsidi Rp1500 per liter tidak berdampak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Apalagi, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak terlalu bergantung pada ekspor, meminimalisir dampak negatif krisis Eropa dan Amerika Serikat yang melebar ke konteks global melalui jalur transmisi perdagangan.

"Proyeksi Deutsche Bank pertumbuhan ekonomi Indonesia 2012 berada di kisaran 6,3%—6,5% dan mungkin bisa sampai di level yang sama tahun depan," kata Baig.

Menurutnya, saat ini perekonomian Indonesia menunjukkan performa terbaik dalam 15 tahun terakhir. Pasalnya, setelah melambat selama 1 dekade akibat krisis keuangan Asia 1997—1998, ekonomi Indonesia berangsur membaik didukung oleh rendahnya rasio utang pemerintah, rendahnya rasio utang rumah tangga, sumber daya manusia yang menjanjikan, komoditas yang kaya, serta pertumbuhan kelas menengah.

"Ini kunci untuk menarik investasi jangka menengah dan panjang. Tapi memang defisit pada neraca pembayaran harus diwaspadai, karena kebutuhan impor minyak sangat tinggi, meski harga komoditas ekspor unggulan Indonesia juga cenderung meningkat," pungkas Baig.

Kenaikan Harga BBM Berdampak Sistemik

BANDUNG, (PRLM).- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebesar Rp 1.500 per liter (33,3%) dipastikan akan berdampak sistemik ke berbagai sektor ekonomi. Jumlah penduduk miskin dipastikan akan terdongkrak, seiring dengan meroketnya harga seluruh kebutuhan hidup yang disertai merosotnya daya beli.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi memprediksi, sedikitnya akan ada tambahan 3.000-4.500 penduduk miskin di Jawa Barat (Jabar) jika harga BBM naik sebesar 33,3%.

Namun, menurut dia, hal itu bergantung pada efektivitas program kompensasi yang dirancang pemerintah dan respon kenaikan harga terhadap daya beli masyarakat miskin.

"Setiap 1% kenaikan inflasi, jumlah penduduk miskin di Jabar akan bertambah 1.000-1.500 jiwa. Kalau ada kenaikan harga BBM, dampak ke inflasi tahunan sekitar 3% year on year (yoy)," katanya, beberapa waktu lalu.

Bahkan, menurut dia, jika inflasi yang ditimbulkan jauh di atas perkiraan, penambahan jumlah penduduk miskin diprediksi akan lebih besar. "Relatif. Akan tetapi, yang pasti, target jumlah penduduk miskin Jabar tahun ini kemungkinan besar akan terlampaui. Target pertumbuhan ekonomi juga pasti meleset," tuturnya.

Diakui Acuviarta, peningkatan angka kemiskinan memang bukan hanya disebabkan oleh kenaikan harga, yang dalam hal ini dipicu kenaikan harga BBM. Namun, menurut dia, kenaikan harga adalah faktor pendorong yang paling dominan dalam mendongkrak angka kemiskinan.

Kepala Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Lukman Ismail, juga memprediksi, kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.500 per liter akan mendorong inflasi sekitar 2,7%-3%. Tingginya inflasi yang ditimbulkan, menurut dia, tidak terlepas dari andil inflasi BBM yang mencapai 1,27%.

"Inflasi sebesar 2,7%-3%ini bisa terjadi pada bulan pertama pascakenaikan harga BBM. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan inflasinya lebih dari itu," katanya.

Namun, ia mengatakan, kenaikan harga tersebut tidak akan terjadi secara bersamaan. Karena ada beberapa komoditas yang memiliki persediaan lama cukup melimpah, kemungkinan kenaikan harga sempat tertunda. Namun, ia memastikan, kenaikan harga seluruh kebutuhan akan terasa pada bulan kedua.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Jawa Barat (Jabar), Dadang Suganda, memprediksi, kenaikan harga kebutuhan pokok pascakenaikan harga BBM akan mencapai 10%-50%. Kenaikan harga, menurut dia, bervariasi terhadap setiap komoditas kebutuhan pokok.

“Selain dampak langsung kenaikan BBM, kenaikan harga ini juga dipicu ulah spekulan yang melakukan penimbunan. Kenaikan harga impulsif yang cukup besar akan terjadis sesaat sebelum dan sesudah kenaikan harga BBM,” katanya.

Harga tersebut, menurut dia, bisa terus bertahan tinggi atau kembali turun beberapa hari pascakenaikan harga BBM, tergantung perkembangan pasar.

“Untuk komoditas tertentu biasanya kenaikan harga hanya terjadi sesaat, setelah itu turun lagi karena permintaan anjlok. Akan tetapi, kalau permintaan tetap tinggi, harga biasanya terus tinggi,” katanya.

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Jabar, Hendri Hendarta, mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 1.500 per liter berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas di sektor ritel sebesar 5%-7%. Menurut dia, biasanya kenaikan harga tersebut akan terjadi beberapa waktu setelah kenaikan harga BBM.

Diakui Hendri, kalau di tingkat produsen biasanya harga barang sudah naik bahkan sebelum BBM naik. Namun, untuk ritel, biasanya masih memiliki keempatan untuk membeli barang dengan harga lama (last buy). “Kenaikan harga biasanya baru diberlakukan setelah stok lama habis,” ujarnya.

Ketua Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Jabar Aldo F. Wiyana, menuturkan, jika harga BBM resmi naik, tarif angkutan umum di Jabar juga dipastikan akan naik. Menurut dia, Organda Jabar akan memberlakukan tarif batas atas kenaikan angkutan umum, sebesar 30%.

“Sebenarnya sejak 2009 sampai sekarang seharusnya tarif angkutan umum sudah naik 18% karena kenaikan harga suku cadang. Kalau sampai BBM resmi naik, kami terapkan batas atas kenaikan tarif angkutan umum sebesar 30% dengan mempertimbangkan tarif dari 2009 dan dampak kenaikan BBM,” katanya.

Sementara itu, Praktisi dan Pakar Logistik Nasional, Sugi Purnoto, mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi sebesar 33.3%, akan berdampak terhadap kenaikan biaya transportasi dan pengiriman barang 15%-22%. Menurut dia, kenaikan tersebut bervariasi tergantung jenis armada dan rute pengiriman. (A-150/A-89)***

HARGA BBM NAIK: Pertumbuhan Ekonomi Soloraya Rawan Terkoreksi

SOLO–Pertumbuhan ekonomi Soloraya 2012 dipastikan rawan terkoreksi menyusul rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2012 berkisar 4,8%-5,3%, mengarah pada nilai terendah. Sementara tahun 2011, pertumbuhan ekonomi masih dalam kisaran itu namun mengarah ke nilai tertinggi.

“Kenaikan harga BBM pasti akan membuat biaya operasional naik. Ini berpeluang memperlambat pertumbuhan ekonomi 2012,” kata Pimpinan BI Solo, Doni P Joewono, saat ditemui wartawan, di sela-sela acara Diseminasi Kajian Ekonomi Soloraya Semester II/2011 dan Prospek Ekonomi 2012 di Sunan Hotel, Rabu (21/3/2012).

Prediksi tersebut diperkuat pertumbuhan ekonomi global yang terus turun setidaknya dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ekonomi global berimbas kuat terhadap ekspor Soloraya. Di tahun 2011, BI merilis data nilai ekspor bergerak turun. Jika tahun 2010 ekspor bisa tumbuh 28,91%, tahun 2011 pertumbuhan ekspor hanya 19,81%.

Di sisi lain, menurut Doni, perekonomian Soloraya masih terbantu dengan konsumsi masyarakat yang cenderung tinggi. Konsumsi rumah tangga menyumbang hampir 50% dari total belanja daerah. Kendati demikian, kenaikan harga BBM yang menyebabkan harga barang naik, bisa membuat daya beli masyarakat anjlok. Pada akhirnya, kenaikan harga barang akan mendorong bergulirnya tuntutan kenaikan upah. Hal ini akan menyulitkan pelaku usaha.

“Inflasi 2012 akan tinggi disebabkan karena kenaikan harga BBM. Harga barang naik. Buruh akan mendorong kenaikan upah. Ini harus diwaspadai pelaku usaha,” ujar Doni.

Harga Minyak Penyebab Ekonomi Lambat

Harga minyak mentah naik, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak terelakkan lagi.

VIVAnews - Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak terelakkan lagi. Sebab, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah perlambatan ekonomi global, termasuk melonjaknya harga minyak dunia.

"Harus kita hadapi, itu (naiknya harga minyak) yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Makanya, target pertumbuhan ekonomi itu direvisi dari 6,7 persen menjadi 6,5 persen," kata Mahendra usai acara Indonesia Economic Outlook 2012: Investment Grade and Growing, di Hotel Ritz Carlton Pacific Palace, Jakarta, Selasa 27 Maret 2012.

Untuk itulah, dia menambahkan, pemerintah mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RAPBN-P) kepada DPR. Hingga saat ini, lanjut Mahendra, pemerintah dan DPR masih membahas RAPBN itu.

"Nampaknya, Badan Anggaran DPR dapat menyetujui, turun sedkit saja pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Sementara itu, terkait rencana kenaikan harga BBM, Mahendra menuturkan pemerintah lebih menyoroti pada dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah berharap, kenaikan harga minyak dunia itu tidak berpengaruh terhadap APBN.

"Kenaikan minyak dunia membuat APBN kita menjadi tidak sehat karena besar anggaran untuk subsidi BBM. Yang jelas, lebih banyak dinikmati oleh yang tidak perlu menikmatinya," ujarnya.

Untuk itu, Mahendra melanjutkan, jika besaran subsidi BBM bisa disetujui DPR, pemerintah bisa mengalokasikan anggaran kepada pos-pos yang lebih penting. Pemerintah berharap, dapat merealokasikan kepada program-program yang lebih tinggi manfaatnya bagi masyarakat.

"Tapi juga bagi masyarakat yang berkontribusi penting bagi ekonomi masyarakat," kata dia.

Mahendra menegaskan, untuk hal-hal tertentu, DPR melalui Banggar sudah memberikan persetujuan atas usulan pemerintah. Namun, masih ada beberapa hal yang masih perlu dibicarakan antara komisi-komisi DPR dengan perwakilan pemerintah.

"Kalau BBM naik, pemerintah akan mendorong infrastruktur, konektivitas, pembangunan perdesaan, bantuan untuk pertanian, subsidi bibit dan pupuk, mendorong kegiatan MP3EI akan di cerminkan dari program-program," tuturnya.

Seperti diketahui, Pemerintah dan Badan Anggaran DPR akhirnya menyepakati postur anggaran APBN-P 2012 dengan besaran subsidi BBM sebesar Rp137 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp64,9 triliun. Namun, DPR belum menyetujui pemerintah boleh menaikkan harga BBM atau tidak.

Subsidi ini melonjak dibandingkan dalam APBN 2012 sebesar Rp123 triliun untuk subsidi BBM dan Rp45 triliun untuk subsidi listrik. Kenaikan subsidi ini seiring dengan melambungnya harga minyak.

Untuk cadangan risiko fiskal energi ditetapkan Rp23 triiun dan dana kompensasi kenaikan BBM Rp30,6 triliun. Postur anggaran APBN-P tersebut sesuai dengan usulan opsi I yang diajukan oleh Badan Anggaran DPR.

Kenaikan BBM Diklaim Penting Untuk Pertumbuhan Ekonomi

Penasihat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, M. Chatib Basri, menyatakan bahwa kenaikan Bahan Bakar Minyak bersubsidi sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

M. Chatib Basri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional juga berpendapat bahwa mempertahankan subsidi BBM bisa berakibat pada pengurangan anggaran untuk bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah Indonesia berencana menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp1.500 mulai tanggal 1 April mendatang. Langkah tersebut diambil karena peningkatan harga dunia telah melebihi anggaran BBM yang telah ditetapkan dalam APBN 2012. Namun, berbagai kelompok masyarakat menentang rencana tersebut dengan melakukan aksi demo BBM hari ini (27/3).

Menurut M. Chatib Basri, pemberian subsidi BBM lebih lanjut oleh pemerintah kemungkinan besar akan menyebabkan defisit fiskal hingga lebih dari batas resmi sebesar 3% dari PDB. Akibatnya, anggaran negara untuk bidang penting lainnya terpaksa dikurangi.

Padahal, menurut seorang ahli ekonomi dari Standard Chartered, subsidi BBM saat ini salah sasaran karena sekitar 90% subsidi dinikmati oleh masyarakat golongan menengah.

Pengelolaan Anggaran I Hanya 5% Penghematan Dana BBM untuk Bangun Infrastruktur

Kenaikan BBM Kikis PDB Rp125 Triliun

JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 1.500 rupiah per liter diperkirakan akan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 2012 menjadi 5,8 persen dari 6,7 persen tahun lalu. Hal ini akan menyebabkan produk domestik bruto (PDB) tahun ini akan menyusut 125 triliun rupiah dibandingkan dengan opsi tidak menaikkan harga BBM.

Dampak negatif kenaikan premium dan solar itu muncul karena pemerintah tidak mampu mewujudkan realokasi dana pengurangan subisidi atau fasilitas keringan harga BBM eceran, ke pos-pos yang produktif.

Untuk itu, pemerintah diharapkan mengubah prioritas anggaran kepada sektor yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur sehingga kerelaan masyarakat menerima kenaikan harga BBM menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan bangsa.

Dampak negatif kenaikan harga BBM terhadap pertumbuhan ekonomi itu diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika di Jakarta, Rabu (28/3).

Erani menjelaskan penurunan pertumbuhan terjadi karena investasi turun akibat kenaikan suku bunga kredit dan laju inflasi yang meningkat 3-4 persen sehingga daya beli masyarakat jatuh.

"Kenaikan harga BBM menyebabkan daya beli masyarakat miskin berkurang sekitar 10 persen hingga 15 persen. Sehingga jumlah kemiskinan meningkat 1,1 persen hingga 1,5 persen atau 1,5 juta penduduk, meskipun skema kompensasi sudah dijalankan," katanya.

Sementara, pendapatan nasional per PDB juga diperkirakan berkurang 125 triliun rupiah dibandingkan apabila harga BBM tidak dinaikkan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan 6,5 persen. "Dampak yang lain masih dapat diteruskan efeknya terhadap kenaikan pengangguran serta penurunan ekspor," kata Erani.

Senada dengan Erani, pengamat ekonomi dari FEB Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menambahkan penaikan harga BBM sebesar 1.500 rupiah per liter (33 persen) akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, sekitar 23,2 persen.

"Kenaikan harga-harga tersebut pada gilirannya menurunkan daya beli masyarakat, yang mendorong proses pemiskinan rakyat," katanya.

Mengenai BLSM, menurut Fahmy hanya menambah penghasilan penerima BLSM sebesar 12,38 persen sehingga tidak cukup untuk untuk menutup kenaikan harga kebutuhan pokok.

Persoalan Realokasi

Sebelumnya, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto, ketidaksiapan dan ketidaktulusan pemerintah melakukan realokasi anggaran yang dapat dihemat dari kenaikan harga BBM ini, mempersulit pemerintah meyakinkan publik bahwa kebijakan menaikkan harga BBM akan bermanfaat bagi perekonomian.

Dalam pembahasan APBN-P 2012 diketahui bahwa dari sekitar 41 triliun rupiah alokasi anggaran subsidi BBM yang dapat dihemat, sekitar 25,6 triliun rupiah di antaranya akan dialokasikan untuk bantuan langsung tunai selama 9 bulan (kini berganti nama menjadi bantuan langsung sementara masyarakat/BLSM).

Selain itu, sekitar 6,25 triliun rupiah digunakan untuk tambahan subsidi beras untuk rakyat miskin (raskin) sebanyak 3,5 juta keluarga selama 14 bulan, dan sekitar 2,1 triliun rupiah untuk pengembangan infrastruktur pemanfaatan bahan bakar gas untuk transportasi.

Pri menegaskan dari angka tersebut, sebanyak 31,85 triliun rupiah atau sekitar 77 persen dari penghematan anggaran dari kenaikan harga BBM akan habis terserap untuk subsidi langsung kepada masyarakat.

"Jika dikalkulasi lebih lanjut, ternyata hanya sekitar 5,1 persen saja penghematan anggaran yang akan dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur," ungkap dia.

Menurut dia, realokasi anggaran akan lebih produktif jika alokasinya fokus pada pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur energi seperti kilang BBM, jaringan pipa transmisi-distribusi gas, jaringan listrik, maupun infrastruktur dasar/umum seperti pelabuhan, jalan raya, atau fasilitas transportasi publik.

"Jika hal itu tidak dilakukan, kenaikan harga BBM tidak akan benar-benar membawa manfaat nyata bagi bangsa ini selain ritual ajang adu kepentingan politik pragmatis yang menyengsarakan rakyat," tegas Pri.

Mengenai postur APBN, Erani menilai anggaran dari tahun ke tahun semakin tidak pro rakyat, karena masih memberikan alokasi yang besar untuk belanja birokrasi. Bahkan, pada APBN Perubahan 2012 hasil kesepakatan dengan Badan Anggaran DPR, alokasi belanja birokrasi mencapai 41,85 persen atau 404,863 triliun rupiah dari total belanja pemerintah pusat (setelah dikurangi dana transfer daerah) sebesar 964,997 triliun rupiah.

"Konstruksi anggaran yang tidak pro rakyat tersebut merupakan masalah yang menahun. Masak tujuh puluh persen pendapatan negara dari pajak rakyat malah digunakan untuk belanja birokrasi," kata dia.

Erani yang juga Direktur Eksekutif Indef itu menambahkan konstruksi belanja modal juga mencemaskan karena memasukan penghematan dari kenaikkan BBM.

"Sekalipun belanja modal selalu naik setiap tahun namun selama ini penyerapannya hanya 87 persen. Oleh sebab itu, jika kenaikan harga BBM dimasukan ke dalam belanja modal maka akan ada masalah dari sisi penyerapan," jelas Erani.

Erani berpendapat sebaiknya pemerintah mulai melakukan penghematan belanja barang di Kementerian dan Lembaga dan meningkatkan penerimaan pajak sehingga pemerintah tidak perlu mengurangi anggaran subsidi dan tidak terbebani oleh masalah pengelolaan energi yang berlarut-larut tanpa penyelesaian. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu lagi menerbitkan surat utang untuk menutup pembiayaan dan anggaran subsidi masih mencukupi bagi masyarakat miskin.

Sebelumnya dikabarkan, selain menghemat belanja birokrasi, pemerintah juga didesak untuk melakukan moratorium utang terutama utang eks-Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sebenarnya merupakan subsidi dari rakyat miskin untuk orang kaya.

Selama ini, anggaran selalu defisit karena beban utang yang terus menjulang dan kenaikan anggaran yang tidak produktif seperti belanja birokrasi. Saat ini, utang Indonesia hampir mencapai 2.000 triliun rupiah dan selama sepeluh tahun bertambah sekitar 700 triliun rupiah, meski setiap tahun APBN digerogoti oleh pembayaran utang.




kementrian dephub RI. Tema PT Keren Sekali. Diberdayakan oleh Blogger.